IDNpost.com, Jakarta – Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mulyadi menyoroti beredarnya perangkat ilegal Starlink yang tengah diuji coba warganet. Operasi dan pemberian sertifikasi kepada Starlink Services Indonesia juga diduga penuh misteri.
Menurutnya, untuk menjawab masalah tersebut, Mulyadi menekankan pentingnya melakukan pengujian terhadap perangkat Starlink. Hal ini untuk mengetahui kebenaran dari perangkat Starlink tersebut.
“Perangkat Starlink apakah ada ilegal harus dibuktikan dulu pengujiannya. Perangkat tersebut apakah sesuai dengan standar teknis,” kata Mulyadi saat ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (31/5/2024).
“Kalau ilegal kami tidak tahu, aman atau tidak harus di uji dulu jelas, perangkat tidak boleh masuk ke dalam sisi perdagangan,” ucap Mulyadi.
Ia mengingatkan kepada perangkat telekomunikasi itu wajib mempunyai sertifikat. Andai tidak memiliki sertifikat, secara gamblang dapat disebut sebagai ilegal.
“Jadi masalah sertifikasi ini juga menjadi bagian persyaratan importir perangkat telekomunikasi berhubungan dengan Bea Cukai. Izin importir itu salah satunya adalah memiliki sertifikat jadi tanpa sertifikat maka disebut ilegal,” ujarnya.
Karena itu untuk mengatasi persoalan perangkat Starlink, Kominfo menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menyisir para importir perangkat telekomunikasi yang tak memiliki sertifikat.
“Kalau bermasalah tidak bisa diinfokan dan di-judge dari awal tetapi pengawasan importir Kominfo sudah kolaborasi dengan Kemenperin tentang importir memasukan ke Indonesia punya sertifikat atau tidak,” tutur Mulyadi.
“Kami sudah melakukan pembicaraan dan Kominfo periksa ada importir tidak mempunyai perangkat ke dalam telekomunikasi maka disimpulkan melakukan di luar prosedur,” ujarnya.
Sumber: okezone.com
